GEOPOLITIK INDONESIA SEDANG HANGAT? APA HUBUNGANNYA DENGAN WAWASAN NUSANTARA?

 

GEOPOLITIK INDONESIA DAN WAWASAN NUSANTARA

Sering kali kita mendengar sebuah kalimat pernyataan bahwa geopolitik sangat berpengaruh bagi kondisi ekonomi sebuah negara. Suatu negara membutuhkan geopolitik guna menentukan pembinaan politik nasional. Hal ini didasarkan kondisi dan situasi geografis dalam mencapai tujuan negara tersebut.

Geopolitik adalah studi mengenai hubungan antara ruang geografis, kekuatan politik, dan dinamika internasional. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani, di mana geo berarti bumi dan politik berhubungan dengan pemerintahan atau kebijakan. Geopolitik dipelajari sebagai disiplin ilmu yang membahas tentang sistem politik yang berhubungan dengan letak geografis. Suatu negara membutuhkan Geopolitik guna menentukan pembinaan politik nasional, Hal ini didasarkan kondisi dan situasi geografis dalam mencapai tujuan negara tersebut. Indonesia sebagai negara kepulauan, mempunyai geopolitik tersendiri, yaitu Wawasan Nusantara.

Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya. Bangsa Indonesia sendiri memandang Wawasan Nusantara sebagai visi dan perwujudan kebhinekaan di Indonesia. Hakikat dari Wawasan Nusantara yaitu menyatukan perbedaan dan batasan wilayah di seluruh Indonesia, sehingga dapat terwujud bangsa Indonesia yang bersatu dan utuh dalam mencapai tujuan nasional. Wawasan Nusantara Indonesia dibentuk serta dijiwai oleh pemahaman kekuasaan bangsa Indonesia yang berdasar falsafah Pancasila. Termasuk pandangan geopolitik yang berdasarkan pemikiran kewilayahan kehidupan bangsa Indonesia. Hal tersebut lantaran dasar pemikiran wawasan nusantara terdiri atas filsafat, kewilayahan, sosial budaya, dan sejarah. Geopolitik mencoba untuk memahami bagaimana faktor-faktor geografis, seperti lokasi, sumber daya alam, iklim, dan topografi, memengaruhi kebijakan politik, kekuatan negara-negara, dan konflik internasional.

Beberapa elemen utama dalam studi geopolitik melibatkan pemahaman tentang bagaimana kekuatan politik bersaing untuk mengamankan kepentingan nasional mereka di tingkat regional atau global. Faktor-faktor seperti kontrol teritorial, akses ke sumber daya alam, posisi geografis yang strategis, dan hubungan antarnegara menjadi fokus penting dalam analisis geopolitik. ecara umum Geopolitik juga bisa diartikan sebagai sistem politik atau peraturan-peraturan dalam wujud kebijaksanaan dan strategi nasional yang didorong oleh letak geografis suatu negara. Contoh seperti Indonesia sebagai negara kepulauan, mempunyai geopolitik tersendiri, yaitu wawasan Nusantara. 

GEOPOLITIK INDONESIA SEDANG HANGAT AKHIR-AKHIR INI? ADA HUBUNGAN APA DENGAN GEOPOLITIK TIMUR TENGAH?

Indonesia dipengaruhi secara politis oleh geopolitik timur tengah. Keterlibatan Indonesia dalam kebijakan internasional dan politik global tidak dapat dipisahkan dari perkembangan di Timur Tengah. Indonesia sangat terpengaruh oleh konflik di Suriah dan perang saudara di Irak. Selain itu, peningkatan intensitas perang Israel-Palestina dalam beberapa pekan terakhir telah mengurangi dampak geopolitik Timur Tengah terhadap Indonesia.

Selama bertahun-tahun, Indonesia telah mendukung Palestina dan berkampanye untuk keadilan bagi rakyat Palestina. Konflik tersebut memicu solidaritas dalam negeri dan sikap Indonesia terhadap kebijakan regional dan global. Kemelut yang tak kunjung padam di Timur Tengah memiliki konsekuensi politik dan ekonomi yang dapat memengaruhi Indonesia.

Indonesia harus memainkan peran yang bijak dan seimbang dalam konteks geopolitik ini. Indonesia memiliki kemampuan untuk bertindak sebagai mediator dan mendorong perundingan damai di antara semua pihak yang terlibat karena tradisi diplomasinya yang kuat. Selain itu, dengan mempertimbangkan situasi yang kompleks di Timur Tengah, Indonesia harus mempertahankan kepentingan keamanan dan ekonominya. Dalam menghadapi tantangan geopolitik ini, Indonesia harus menjaga keseimbangan antara solidaritas umat manusia dan kepentingan nasionalnya sambil terus berupaya untuk berkontribusi positif dalam penyelesaian konflik di Timur Tengah.

Pemerintah Indonesia terus berupaya aktif untuk meredakan ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang meningkat akhir-akhir ini. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai gejolak yang terjadi di Timur Tengah (Hamas, Israel, Palestina, Iran) dapat memengaruhi Indonesia. Sehingga Indonesia berupaya melakukan diplomasi supaya eskalasi perang tidak meningkat. Sehubungan dengan hal tersebut, Retno mengungkapkan pemerintah dan pihak terkait sudah mulai menghitung dampak yang ditimbulkan jika terjadi eskalasi.

"(Dihitung) dampaknya seperti apa terhadap masing-masing negara, baik harga minyak, harga kebutuhan yang lain, maupun nilai tukar dolar dan sebagainya," tuturnya. "Kargo-kargo yang berada di Terusan Suez, Selat Hormuz, itu kan bisa terganggu. Kalau itu terganggu, pasti suplai terganggu. Ini yang bisa menyebabkan kekurangan produksi, biaya logistik naik, minyak naik," katanya.

Dalam situasi seperti ini, pemerintah, lembaga akademis, dan masyarakat sipil harus lebih banyak bekerja sama dan berbicara satu sama lain. Sangat penting untuk memahami keterlibatan semua pihak ini untuk memahami dinamika yang kompleks yang terjadi di Timur Tengah. Ini juga penting untuk membuat kebijakan yang tepat.

Indonesia dapat membantu penyelesaian konflik, membantu korban, dan memperkuat reputasinya sebagai negara yang menginginkan perdamaian global. Secara keseluruhan, untuk mencegah dan menangani efek negatif dari geopolitik Timur Tengah terhadap Indonesia, pemerintah, lembaga akademis, dan masyarakat sipil harus bekerja sama. Hanya melalui kerja sama yang kuat ini, Indonesia dapat menghadapi tantangan yang muncul dari dinamika politik di Timur Tengah, mengurangi risiko, dan memaksimalkan peluang untuk stabilitas politik Indonesia. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang dinamika politik Timur Tengah dapat membantu menghindari polarisasi dan konflik internal yang mungkin timbul sebagai respons terhadap isu-isu geopolitik tersebut.

ADA PERBUDAKAN ABK DI KAPAL PERIKANAN?!

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyatakan bahwa tingkat kematian yang tinggi di atas kapal perikanan dikaitkan dengan kasus perbudakan. Saat berada di Kepulauan Aru, ia mengetahui bahwa setiap kapal perikanan menurunkan mayat ABK di pelabuhan.
Setelah mengetahui bahwa lebih dari sepuluh orang meninggal, Trenggono langsung meminta Kapolda Maluku yang sedang berada di Kepulauan Aru untuk segera turun untuk melakukan penyelidikan. Jika perbudakan ABK di atas kapal perikanan benar-benar terjadi, pihak yang bertanggung jawab juga harus ditindak tegas.

Selain berkolaborasi dengan Kapolda Maluku, dia juga akan bekerja sama dengan Menteri Ketenagakerjaan karena ada indikasi perbudakan di kapal-kapal perikanan asing yang mempekerjakan ABK asal Indonesia. seperti yang terjadi pada Kapal Run Zheng O3, yang ditangkap beberapa waktu lalu oleh tim pengawas KKP di perairan Arafura.Setelah dua bulan bekerja di kapal berbendera Rusia tersebut, beberapa ABK Indonesia ditemukan di kapal berukuran 800 GT itu. Mereka mengaku dipaksa bekerja ekstra dan bahkan tidak menerima gaji. Menurut pengakuan ABK, pola rekruitmen didasarkan pada janji gaji tinggi daripada kompetensi.

Mentri kelautan berharap tidak ada lagi kasus perbudakan di kapal-kapal perikanan di masa mendatang. Salah satu tindakan yang diantisipasi KKP adalah mengharuskan kapal perikanan memiliki bukti perjanjian kerja laut (PKL) dengan ABK. Salah satu syarat untuk mendapatkan izin melaut adalah bukti PKL. Selain itu, KKP memiliki belasan program pendidikan, menghasilkan lebih dari 2000 siswa setiap tahun di bidang penangkapan, pemasaran, dan pengolahan hasil perikanan. Dia percaya bahwa sumber daya manusia yang kompeten adalah salah satu cara untuk memecahkan rantai perbudakan di kapal. 

Untuk melindungi hak asasi manusia ABK, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Aturan-aturan ini mencakup kebutuhan dasar makanan dan minuman, kesehatan, kondisi mental dan fisik, jam kerja, dan kompensasi yang adil.

Pemerintah Indonesia juga menjatuhkan denda bagi mereka yang dengan sengaja melakukan perbudakan terhadap ABK. Pemerintah menciptakan program ISC di lokasi pelabuhan, yang menawarkan ABK tempat untuk berbicara dan berkonsultasi. Program ini membantu ABK belajar tentang kontrak kerja dan gaji dan membantu mereka mengadukan kasus perbudakan. Selain itu, Indonesia bekerja sama dengan organisasi internasional seperti International Organization for Migration (IOM) dan Conventry University untuk menangani kasus human trafficking dan pelanggaran hukum yang berkaitan dengan industri perikanan. Indonesia telah meratifikasi ILO C-188 dan CTA 2012, yang mengatur perlindungan dan perburuhan bagi pekerja migran, termasuk ABK.

WILAYAH LAUT DI KLAIM?

Konflik ini dimulai ketika Cina mengklaim wilayah Laut Natuna Utara sebagai bagian dari "Nine Dash Line" yang mencakup wilayah laut yang diklaim oleh Cina. Indonesia, sebaliknya, menolak klaim Cina dan mengklaim wilayah tersebut sebagai bagian dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Hal ini menyebabkan pengeboran minyak dan gas alam di wilayah tersebut oleh Indonesia, yang kemudian dihentikan oleh Cina karena klaim wilayahnya. 

Meskipun Indonesia bukan negara yang mengklaim wilayah Laut China Selatan, negara tersebut terletak di dekatnya. tepatnya di Kepulauan Natuna dan Kawasan Laut Natuna Utara. Pada akhirnya, Indonesia terlibat dalam lingkaran konflik Laut China Selatan. Kemerdekaan Indonesia di Perairan Natuna diancam oleh klaim China melalui "Sembilan Garis Putus-putus", atau Nine Dash Line, yang mencakup sebagian besar wilayah Laut China Selatan, termasuk area yang tumpang tindih dengan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

China terus menggunakan Nine Dash Line sebagai dasar historis untuk mengklaim hampir semua wilayah perairan seluas 2 juta km persegi. Klaim ini menyebabkan kehilangan perairan Indonesia seluas lebih dari 83.000 km persegi, atau 30% dari luas laut Indonesia di Natuna. Indonesia dan negara-negara lain di wilayah ini selalu menentang klaim ini karena dianggap tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan melanggar hukum internasional. Perairan Natuna memiliki hak berdaulat sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Indonesia menurut hukum internasional. Hal ini sesuai dengan keputusan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut yang tercantum dalam UNCLOS 1982, yang sudah jelas menetapkan bahwa air di Natuna adalah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).

Indonesia adalah pemimpin Gerakan Non-Blok dan aktif dalam politik internasionalnya. Perang bukan solusi yang mewakili negara Indonesia. Stephen M. Walt menciptakan teori keseimbangan kekuatan, yang menjelaskan bahwa aliansi secara umum dilihat sebagai reaksi negara terhadap suatu ancaman, dan dia berpendapat bahwa Indonesia harus menerapkan strategi ini untuk mempertahankan wilayah kedaulatannya. Untuk memperkuat kedaulatan Indonesia, strategi balance of power mengutamakan kerja sama dengan negara lain. Kerjasama dalam bidang ekonomi, politik, dan pertahanan adalah salah satunya.

Salah satu cara untuk meningkatkan pertahanan adalah dengan meningkatkan alutsista pertahanan. Meskipun demikian, perlu diingat bahwa kerja sama pertahanan dengan negara lain juga harus ditingkatkan. Tujuan kerja sama ini adalah untuk meningkatkan pertahanan dan kemampuan militer Indonesia untuk efek pencegahan. Di tengah konflik di Laut China Selatan, kerja sama ekonomi regional dan internasional sangat penting untuk mempertahankan kedaulatan Indonesia. Karena investasi besar yang dilakukan China ke Indonesia, China sekarang menjadi salah satu mitra ekonomi strategis Indonesia. Konflik yang mengganggu kerjasama ekonomi regional dapat merugikan Indonesia dalam hal peningkatan kesejahteraan ekonomi dan keamanan wilayah. Akibatnya, kerja sama yang kuat diperlukan untuk menjaga kemandirian ekonomi Indonesia. 

Indonesia juga diharapkan dapat melakukan pengawasan wilayah perbatasan dengan lebih ketat. Indonesia harus meningkatkan manajemen perbatasan wilayah terhadap wilayah laut yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Pengawasan ini harus dilakukan secara efektif untuk mencegah pelanggaran wilayah dan menghentikan klaim sepihak oleh negara lain.

Beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari masalah geopolitik di Timur Tengah, perbudakan Anak Buah Kapal (ABK), dan klaim Laut Natuna adalah bahwa perlindungan hak asasi manusia ABK Indonesia yang bekerja di kapal asing sangat penting. 

Pemerintah Indonesia harus meningkatkan upaya untuk mencegah perbudakan dan memastikan perlindungan hukum bagi ABK. Ratifikasi Konvensi ILO 188 menetapkan persyaratan pekerjaan di kapal perikanan, seperti keselamatan dan kesehatan kerja, perawatan medis, waktu istirahat, perjanjian kerja tertulis, perlindungan sosial, dan kondisi kehidupan yang layak.

Untuk memerangi perbudakan dan memastikan perlindungan hukum bagi ABK, Indonesia harus bekerja sama dengan negara-negara tetangganya, seperti Thailand. Ini termasuk diplomasi yang kuat dan kerja sama regional untuk meningkatkan keamanan maritim dan perdamaian di wilayah tersebut. 

Keberlanjutan kedaulatan dan keamanan Laut Natuna Utara bergantung pada pengelolaan yang berkelanjutan. Indonesia harus meningkatkan patroli maritim dan diplomasi dengan negara-negara tetangga yang memiliki klaim di wilayah tersebut. Untuk menjaga kepentingan nasional dan menjaga perdamaian global, Indonesia harus terus menerapkan kebijakan luar negeri yang bebas-aktif. Indonesia harus tetap berperan aktif dalam menjaga stabilitas regional dan global dalam menghadapi dinamika geopolitik yang semakin rumit.

Meskipun angin terus membuat daunnya berjatuhan, pohon tetap berdiri kokoh. Bukan sebanyak apa kamu terjatuh, namun seberapa lama kamu dapat kembali bangkit berdiri kokoh.

 

@timtempe